Mengapa Negara Bisa Alami HiperInflasi?

Beberapa waktu lalu sering diwartakan mengenai kondisi Venezuela yang inflasinya meroket tinggi. Nilai mata uang bolivar Venezuela juga telah hilang 99,9 persen hanya dalam waktu singkat.

Dengan kondisi tersebut, Venezuela telah masuk dalam pusaran hiperinflasi. Akan tetapi, apa sebenarnya hiperinflasi, apa penyebabnya, dan bagaimana solusinya?

Mengutip The Economist, Jumat (16/2/2018), hal pertama yang harus dipahami adalah definisi hiperinflasi.

Pada tahun 1956, ekonom Phillip Cagan yang bekerja di Biro Nasional Riset Ekonomi AS dalam studinya mendeskripsikan hiperinflasi sebagai periode di mana harga melonjak lebih tinggi dari 50 persen dalam sebulan.

Penyebab hiperinflasi beragam, namun biasanya adalah revolusi, perang, maupun transisi politik. 
Meski setiap kasus hiperinflasi memiliki kondisinya yang berbeda satu sama lain, namun ada pola umum hiperinflasi. Biasanya, hiperinflasi berkaitan erat dengan permasalahan fiskal.

Kemungkinan besar ada tekanan pada anggaran negara karena beberapa kondisi, misalkan perang, belanja kesejahteraan, hingga ada intervensi pejabat. Selain itu, hiperinflasi bisa terjadi setelah ada guncangan dan kejutan pada ekonomi.

Kondisi itu terjadi di Venezuela, yang terdampak anjloknya harga minyak. Di Zimbabwe, hiperinflasi terjadi pasca merosotnya produksi pertanian.

Guncangan pada ekonomi tersebut memberi dampak rentetan, seperti merosotnya penerimaan pajak yang menyebabkan ada "lubang" pada pembiayaan publik. Pemerintah mengatasinya dengan mencetak uang, namun ini membuat inflasi terdorong naik.

Ada dua hal yang bisa meredakan hiperinflasi.

Pertama, dengan kebijakan moneter terkait mata uang. Ini yang terjadi dengan Zimbabwe pada akhir 2008 dengan masuknya mata uang dollar AS, yang menstabilkan harga.

Namun, ada harga yang harus dibayar mahal oleh Zimbabwe. Negara tersebut kehilangan kendali atas sistem perbankannya dan industri tak lagi berdaya saing.

Kedua, hiperinflasi bisa berakhir dengan adanya program reformasi pemerintah. Ini biasanya berkait erat dengan komitmen untuk mengendalikan APBN, penerbitan uang baru, dan stabilisasi nilai tukar.(DIlansir dari kompas)